Model Denda Berdasarkan Tingkat Inflasi Untuk Mendukung Anggaran Belanja Negara Yang Berkelanjutan

Pengenaan denda dalam pasal KUHP bertujuan memberikan efek jera dan sebagai pemasukan bagi negara untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, tetapi beberapa nilai denda pada pasal-pasal yang ada sangat kecil sehingga tidak menimbulkan efek jera dan tidak memberikan pemasukan yang berarti bagi negara. Tingkat inflasi di Indonesia selama beberapa dekade menyebabkan penetapan nilai denda dalam nilai rupiah di pasal-pasal yang masih berlaku menjadi tidak lagi relevan untuk keberlanjutan suatu efek jera dan penggantian kerugian bagi negara. Tujuan penelitian ini adalah mengusulkan model denda yang dapat digunakan secara berkelanjutan yang nilainya sepadan dengan peningkatan inflasi dengan menggunakan analisis regresi multivariat. Sampel yang digunakan adalah harga emas, perak, dan platinum untuk mewakili logam mulia dan nilai tukar yang digunakan adalah USD dan JPY. Hasil pengujian menunjukkan USD dan logam mulia Platinum berpengaruh signifikan dan berkorelasi positif. Mengingat Republik Indonesia adalah negara berdaulat dan tidak ingin tergantung pada sistem moneter maupun kebijakan perekonomian negara lain, maka disarankan memilih harga logam mulia Platinum sebagai besaran jumlah denda yang dikenakan pada kasus-kasus hukum.