Analisis Yuridis Asas Transparansi dan Akuntabilitas Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Melalui Mekanisme Pengangkatan dari Unsur Orang Asli Papua

Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Papua melalui Mekanisme Pengangkatan dari Unsur Orang Asli Papua merupakan kebijakan Otonomi Khusus. Proses pemilihan tersebut diatur oleh hukum untuk dilaksanakan secara terbuka, efektif, dan efisien berdasarkan prinsip keterwakilan, adil, dan demokratis. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan pemilihan tersebut ditentang dan hasilnya digugat oleh masyarakat karena adanya dugaan pelanggaran hukum dan maladministrasi. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai apakah mekanisme pengangkatan anggota DPRP dari unsur OAP di Provinsi Papua sudah memenuhi undang-undang yang berlaku dan asas transparansi, dan bagaimana pengawas dalam sistem pemilihan DPRP melalui mekanisme pengangkatan dapat dimintakan pertanggungjawaban ketika terjadi tindak pelanggaran hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yakni metode yang mengacu kepada hukum positif di Indonesia dan disesuaikan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Adapun sifat penelitian dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis. Lebih lanjut, dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Papua melalui mekanisme pengangkatan unsur Orang Asli Papua di Provinsi Papua belum memenuhi undang-undang yang berlaku dan asas transparansi. Apabila terjadi tindak pelanggaran hukum, pertanggungjawaban Menteri Dalam negeri dan gubernur dapat dimintai melalui upaya administratif. Oleh sebab itu, peraturan mengenai upaya administratif perlu dibuat. Sedangkan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagai pengawas melalui gugatan ke PT TUN.